Kamis, 28 Oktober 2010

Untuk Apa Pemerintah (Daerah) Ada?

Oleh Wendy Melfa

“Hari ulang tahun” ke-1 pemerintahan SBY-Boediono diperingati secara istimewa oleh sebagian elemen bangsa ini, terutama oleh kaum kritis (mahasiswa dan oposisi). Berbagai ekspresi tampil untuk memperlihatkan ketidakpuasan atas kinerja dan capaian program pemerintah. Tontonan itu semakin menarik dengan tampilnya juga adegan reaktif (karena ada aksi) dari aparat kepolisian yang bertugas di lapangan yang mengambil langkah represif. Fenomena peringatan 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono dari sejumlah aktivis dan mahasiswa di sejumlah kota bisa menjadi catatan tersendiri. Barangkali, munculnya ekspresi ketidakpuasan silent majority kepada pemerintahnya bisa jadi karena adanya gap antara harapan dan apa yang dirasakannya, dari berbagai masalah, baik secara akademik melalui angka-angka maupun realitas di masyarakat.

Munculnya kritik dan ekspresi ketidakpuasan dari sebagian warga bangsa ini tentu juga boleh kita maknai sebagai sebuah ungkapan rasa cinta kepada negara ini, yang kemudian telah memberikan mandat kepada pemerintahnya untuk mengelola, mengurus, dan memajukan rakyatnya.

Sesungguhnya mandat itu telah diberikan oleh rakyat melalui mekanisme ketatanegaraan pemilu dan pilpres. Hal yang wajar manakala mandat telah diberikan, pada gilirannya rakyat menaruh harapan, dan akan menagihnya ketika harapan itu dirasa belum dapat dirasakan/diwujudkan. Sesungguhnya inilah ritme berpikir yang sederhana dari rakyat.

Menilik fenomena wujud cinta rakyat kepada negara ini, yang kemudian diekspresikan kepada pemerintahnya, sesungguhnya secara teori, negara mempunyai tujuan untuk sedikitnya terhadap tiga hal, (1) mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, (2) menjaga dan memelihara keamanan rakyatnya, dan (3) menjaga kedaulatan negara. Ketiga tugas mulia inilah negara—melalui organnya yang disebut pemerintah—berkewajiban untuk mewujudkannya.

Tugas pemerintah sangat luas cakupannya: ekonomi, politik, sosbud, kemanan, hukum, ideologi, dll. Demikian juga tingkatannya, ada pemerintah pusat dan juga ada pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota, yang tentu saja mempunyai tanggung jawab dan batas kewenangannya sendiri-sendiri. Hanya saja, rakyat kebanyakan kurang mahir membedakannya. Mereka hanya tahu bahwa pemerintah ya pemerintah.

Oleh karena itu, secara umum apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah—apakah karena kewenangan pusat atau lokal (daerah)—ekspresi masyarakat itu akan terakumulasi, apakah puas atau tidak puas terhadap pemerintahnya. Sebagai konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tentu dampak maupun impak yang terjadi atau dirasakan di pusat juga akan dirasakan di daerah.

Demikian juga sebaliknya, apa yang dirasakan/terjadi di daerah akan membuat simpulan secara nasional bahwa pemerintah tidak maksimal, pemerintah tidak becus mengurusi rakyatnya, pemerintah lambat, pemerintah tidak akomodatif, dan lain sebagainya.

Ambil contoh. Bencana Wasior di Papua Barat sesungguhnya diklasifikasikan sebagai bencana tingkat kabupaten. Tetapi, masyarakat nasional ikut berkomentar lantaran pemerintah dianggap lamban dalam menanganinya. Di samping itu juga ada konflik Tarakan, perampokan di Medan, konflik berbau agama di Bekasi, dan berbagai program pemerintah lainnya yang lambat ditangani, yang berimplikasi pada roda perekonomian, seperti banyaknya fenomena jalan rusak di Lampung.

Menurut Abraham Maslow, “Pada dasarnya manusia mempunyai hierarki di dalam pemenuhan kebutuhannya. Dia akan merasakan sesuatu menjadi kebutuhannya manakala kebutuhannya yang lebih rendah telah terpenuhi. Demikian seterusnya, dan manusia tidak menjadi sesuatu sebagai kebutuhannya manakala keutuhannya yang lebih rendah/lebih mendasar belum terpenuhi.”

Terkait dengan fenomena banyaknya jalan rusak di Lampung, bila dikaitkan dengan tujuan dari suatu negara—bahwa jalan yang dapat menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya juga berfungsi sebagai sarana pendukung peningkatan perekonomian daerah dan nasional, pemerintah dapat dianggap tidak becus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Perbaikan jalan-jalan yang rusak tersebut menjadi kebutuhan masayarakat yang segera harus dijawab untuk dipenuhi. Bila kita menilik teori Maslow, tentu masyarakat tidak akan melirik dan menjadikannya kebutuhan untuk sesuatu yang lainnya meskipun diilustrasikan sesuatu yang megah, bahkan dahsyat sekalipun, seperti gagasan Jembatan Selat Sunda (JSS).

Dengan kata lain, masyarakat akan menilai bahwa JSS, kota baru, dll saat ini belum menjadi kebutuhannya (bahkan enggan untuk dijadikannya mimpi-mimpi) manakala persoalan perbaikan jalan-jalan rusak di Lampung belum bisa dijawab dan teratasi. Karena untuk saat sekarang, hal ini yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Substansi dan makna hadirnya pemerintah tentu harapannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena, memang pemerintahlah yang diberi amanah dan ditugaskan untuk mencapai tujuan suatu negara. Jangan sampai kekecewaan masyarakat terus terakumulasi sehingga mereka tidak merasakan hadirnya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Atau bahkan, ada yang lebih berbahaya lagi, yakni manakala masyarakat mempunyai pendapat: kehidupan masyarakat dapat berjalan meskipun tanpa kehadiran pemerintahnya. Lantas, untuk apa pemerintah (daerah) itu ada? (Sumber: Lampung Post, 26 Oktober 2010)

Tentang penulis:
Wendy Melfa, Kandidat Doktor KPK Undip-Unila

Reformasi Agraria Terabaikan

Oleh Romanus Ndau Lendong

Ketika mengetahui Carlos Mamani (22), warga Bolivia, menjadi salah satu dari 33 penambang di Cile yang upaya penyelamatannya menyedot perhatian dunia, Presiden Evo Morales menjanjikan akan memberikan lahan pertanian. Morales paham jika memiliki lahan, Mamanni tidak mungkin memilih merantau ke Cile dan menekuni pekerjaan penuh risiko sebagai penambang.

RApa yang dilakukan Morales merupakan inti dari reforma agraria, yakni menjamin kepemilikan lahan bagi kaum miskin. Sebagai mantan petani, Morales sadar betapa sentralnya peran lahan bagi kehidupan manusia: pekerjaan, pendapatan, kesejahteraan dan martabat sosial.

Amanat Luhur yang Disiasiakan
Setelah 65 tahun merdeka dan kabinet SBY-Boediono memasuki usia setahun, reforma agraria masih menjadi persoalan serius. Kepemilikan lahan oleh petani dan kaum miskin masih sebatas impian. Upaya mereka untuk memiliki lahan sering dihambat oleh banyak pihak: perhutani, perkebunan raksasa dan gurita modal asing.

Rendahnya kepemilikan lahan oleh petani, membuat mereka terjebak dalam pengangguran dan kemiskinan. Banyak di antaranya berduyun-duyun ke kota untuk mencari pekerjaan, meski dengan sejuta risiko kesulitan yang menyertainya. Tidak terhitung jumlahnya yang mengadu nasib di negeri orang, meski mereka tahu bisa menjadi korban diskriminasi, perbudakan dan kekerasan.

Gunawan Wiradi, pakar agraria dari ITB mengingatkan bahwa aneka persoalan bangsa, terutama pengangguran dan kemiskinan hanya bisa diatasi jika pemerintah serius menjalankan reforma agraria. Baginya, reforma agraria tidak lain adalah adanya kemauan dan kesungguhan Negara untuk menjamin kepemilikan lahan oleh petani dan kaum miskin. Untuk itu, seluruh kebijakan agraria di negeri ini hendaknya bersumber pada UU Pokok Agraria tahun 1960.

Secara historis, UU ini lahir sebagai upaya untuk melakukan perombakan total terhadap sistem agraria kolonial. Dalam konsiderannya secara tegas dikatakan bahwa UU ini dimaksudkan untuk (1) mengubah sistem agraria dari sistem kolonial ke suatu sistem agraria nasional sesuai kepentingan Negara, khususnya kepentingan petani; (2) mengakhiri dualisme sistem hukum agraria nasional; (3) menciptakan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. (Soemardjan,1984; 106)

Keberpihakan UU ini terhadap petani dan kaum miskin bisa dilihat dari ketentuan batas minimum kepemilikan lahan yakni 2 hektar. Sementara untuk mencegah monopoli kepemilikan lahan di Jawa dan Bali maksimum 5 hektar (lahan basah) dan 6 hektar (lahan kering). Sementara di daerah yang kepadatan penduduknya rendah penguasaan lahan sawah antara 7 – 15 hektar dan lahan kering antara 9-20 hektar.

Ketentuan tersebut kontras dengan politik agraria kolonial yang didasarkan pada domain theory-nya Raffles. Teori tersebut merupakan lanjutan dari hasil penyelidikan satu komisi yang dibentuknya tahun 1811 untuk menyelidiki soal-soal penghidupan dan masalah sosial di Jawa terutama terkait hukum tanah. Komisi yang beranggotakan 9 orang Inggris dan satu orang Belanda ini menyimpulkan bahwa tanah-tanah di Jawa dikuasai secara mutlak oleh raja. Itu berarti, jika kolonial berhasil menaklukkan raja-raja tersebut, maka hak mutlak atas tanah secara otomatis beralih kepadanya.

Adanya hak mutlak kolonial atas agraria menstimulir lahirnya kesenjangan pemilikan lahan. Mohammad Tauchid (1952;176) menyatakan bahwa kesenjangan kepemilikan lahan di Jawa semakin sulit ditolerir, yakni hanya dikuasai oleh 0,5 persen pemilik modal. Sementara sebagian terbesar lainnya yakni 70 persen penduduk menguasai lahan kurang dari 0, 5 hektar dan sisanya antara 1-2 hektar.

Dihadapkan pada kondisi tersebut, maka kehadiran UUPA/1960 menjadi tumpuan bagi petani dan kaum miskin. Amanat penting UU ini adalah secara aktif dan tegas menjamin kepemilikan lahan oleh petani di satu sisi dan mencegah monopoli oleh segelintir pemilik modal di sisi lain. Sayangnya, amanat tersebut disia-siakan oleh Negara sehingga mengeskalasi kesenjangan, pengangguran dan kemiskinan di negeri ini.

Janji Berbalut Citra
Pentingnya reforma agraria sesungguhnya disadari oleh pemerintahan SBY. Bulan April 2007, Presiden SBY menjanjikan kepada bangsa ini untuk mendistribusikan lahan seluas 8,15 juta hektar kepada masyarakat. Proporsinya 60 persen untuk petani dan 40 persen untuk pengusaha.
Janji tersebut tentu saja disambut gembira oleh petani. Muncul optimisme di kalangan petani bahwa harapan mereka untuk memiliki lahan akan segera terpenuhi. Itu berarti pula, aneka belenggu yang mereka alami berupa pengangguran dan kemiskinan bisa berlalu. Presiden SBY dianggap sebagai dewa penolong bagi kaum miskin.

Redistribusi lahan kepada petani juga relevan dengan janji SBY untuk meningkatkan produksi pertanian/pangan nasional. Ujungnya adalah tercapainya swasembada pangan sebagai komponen utama kehidupan bangsa. Swasembada pangan juga berarti memutus rantai ketergantung kita terhadap pangan impor, terutama beras dari Vietnam, Thailand, Filipina, India dan AS. Sejauh ini didengungkan bahwa impor beras merupakan konsekuensi dari kesenjangan antara kebutuhan konsumsi nasional yang mencapai 52,4 juta ton dengan daya produksi nasional sebesar 48 juta ton per tahun.

Sayangnya, kedua janji tersebut hingga kini tidak terwujud dan menyisakan kegetiran di kalangan petani dan kelompok miskin. Padahal, redistribusi lahan merupakan pamungkas untuk memerangi kemiskinan sekaligus mendongkrak tingkat kesejahteraan petani. Begitu pula swasembada pangan merupakan ukuran pulihnya peran Negara dalam menghadirkan kesejahteraan sosial. Seperti diperkirakan banyak orang, janji tersebut sengaja diembuskan SBY untuk membalutkan citra dirinya sebagai pemimpin berhati mulia yang sensitif dan peduli terhadap penderitaan kaum miskin.

Saat memberikan pidato pada HUT ke-9 Partai Demokrat beberapa waktu lalu, SBY kembali menyinggung pentingnya menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, pernyataan tersebut tidak diikuti dengan elaborasi inovasi kebijakan yang jelas dan konkret.

Terlalu mewah rasanya kalau kita berharap SBY-Boediono akan menjadikan Morales sebagai idola dan inspirasi penting dalam melaksanakan reforma agraria. Sebaliknya, SBY-Boediono melalui Badan Pertanahan Nasional yang digawangi Joyo Winoto, Ph.D justru gesit melahirkan regulasi yang berpotensi membunuh petani dan kaum miskin.

Pertama, PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman yang dikhususkan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada pengusaha, untuk mengembangkan industri pangan berskala besar atau food estate. Di samping memicu lahirnya monopoli kepemilikan lahan oleh pemodal PP ini, juga mempertegas keberpihakan pemerintahan SBY terhadap pasar tanah yang semakin liberal yang sesungguhnya ditolak oleh UUPA tahun 1960. PP ini juga mengkondisikan masyarakat bukan lagi sebagai kekuatan produktif, melainkan sekadar konsumen pasif terhadap kebijakan-kebijakan impor pangan.

Kedua, RUU Pertanahan. Inti dari RUU ini adalah demi kepentingan umum, maka hambatan-hambatan dalam perolehan tanah harus dihilangkan. RUU ini memang ditujukan untuk memuluskan investasi di negeri ini yang oleh pemerintah diproyeksikan sebagai skenario penting untuk meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan sekaligus memompa devisa.

Dari situ terlihat bahwa SBY-Boediono mengabaikan reforma agraria karena tidak memiliki visi dan agenda yang jelas. Kinerja Kepala BPN juga sudah semestinya dievaluasi secara serius, karena gagal merealisasikan redistribusi lahan dan lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat petani dan kaum miskin semakin terpinggirkan. (Sumber: Suara Pembaruan, 25 Oktober 2010)

Tentang penulis:
Romanus Ndau Lendong, Associate Writer Sekretariat Bina Desa

Menanti Daya Adaptasi Polri Baru

Oleh Susaningtyas Nefo Handayani

Kecepatan adaptasi struktur dan praktik keseimbangan antarfungsi merupakan kriteria utama yang akan menentukan efektivitas mesin orga­nisasi Polri di awal perjalanannya


Sebagian besar harap­an pada Polri ditumpahkan pada fit and proper test calon Kapolri di DPR beberapa waktu lalu. Sebenarnya, secara rumusan tidak ada perubahan yang luar biasa, karena memang Polri masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Tampaknya hal tersebut disadari betul oleh Komjen Drs Timur Pradopo, MSi, jika dilihat dari paparan visinya, yaitu “Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.”

Setelah persetujuan seluruh fraksi di Komisi III, menjadi penting kemudian untuk membedah struktur institusional yang akan menopang berbagai beban ke depan. Ini berlaku baik untuk beban yang ada pada grand strategy 2005-2025 maupun 10 program prioritas yang dicanangkan Kapolri. Langkah awal dari semua cita-cita besar itu adalah kemampuan internal Polri dalam beradaptasi terhadap struktur baru hasil Perpres No 52 Tahun 2010 serta implementasi yang seimbang dari fungsi-fungsi fundamentalnya.

Beberapa struktur yang mengalami peningkatan posisi dan kepangkatan, sebagaimana dalam Perpres No 52 tahun 2010, tentu saja mendapatkan perhatian khusus dari parlemen. Komitmen dukung­an anggaran yang sangat besar dan berasal dari rakyat tersebut harapannya dapat diapresiasi Polri dengan pe­ningkatan kualitas kerja, keterbukaan, dan kerja sama pelibatan konseptual. Sorotan tersebut terutama sekali pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat), Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), Korps Lalu Lintas (Korlantas), dan Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88).

Badiklat sebagai instrumen kaderisasi pendidikan, misalnya, diharapkan dapat memulai gerbang konsepsi baru yang lebih terbuka. Keniscayaan ini merupakan kunci yang akan memuluskan target perubahan mind-set dan culture-set Polri (program prioritas nomor 7). Ini sorotan utama masyarakat sipil yang masih banyak menaruh curiga terhadap kegugupan Polri meninggalkan kenyamanannya dalam dunia militer yang arogan dan represif.

Harusnya terjadi upaya pelibatan besar-besaran elemen sipil dari kalangan akademisi maupun praktisi dengan berbagai latar belakang kompetensi dan keahliannya di dalam instrumen-instrumen kaderisasi dan pendidikan kepolisian. Sekarang kita lihat sangat banyak komunitas sipil berwasasan pertahanan-keamanan secara umum, maupun kekhususan tertentu seperti studi terorisme dan intelijen.

Fragmentasi Intelijen
Terkait Baintelkam, tentu saja peningkatan atensi fungsi intelijen dalam tubuh institusi penegak hukum merupakan afirmasi atas pentingnya instrumen deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) dalam koridor criminal justice system. Lantaran sejak reformasi kita telah bersumpah untuk meninggalkan praktik “negara intelijen” dan berupaya keras menuju “pola fragmentasi intelijen,” artinya ada pembagian peran intelijen menurut kompetensi inti masing-ma­sing institusi, termasuk kepolisian.

Peningkatan pangkat bagi Baintelkam juga seharusnya dilihat Polri sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas cegah tangkalnya, terutama ketika situasi masih berada pada potensi gangguan (pg) dan ambang gangguan (ag).

Ditingkatkannya kepangkatan Baintelkam harusnya dijawab dengan komitmen mengurangi potensi kriminalitas yang bersifat lokal, nasional, maupun trans-nasional secara signifikan, sebagaimana contoh-contoh kriminalitas yang termaktub dalam program prioritas nomor 2. Hal ini mulai dari praktik premanisme, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking, dan korupsi.

Fungsi Lantas yang kini bekerja dalam sebuah Korps, bukan lagi di bawah divisi, harusnya lebih gesit dan inovatif bekerja dalam kemitraan taktis dengan instansi lainnya, guna mengatasi kemacetan dan permasalahan lalu lintas sehari-hari.

Begitu pula dengan program penguatan kemampuan Densus 88 yang diletakkan dalam peringkat 3 program prioritas Polri. Seharusnya ini diiringi dengan kesadarannya untuk meningkatkan kerja samanya dengan parlemen. Parlemen yang telah menggelontorkan puluhan miliar uang rakyat memiliki hak dan kewajiban atas transparansi informasi dan akuntabilitas dana asing yang didapatnya, semata untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap segala aktivitas Densus 88.

Koordinasi dan sinergi kontra terorisme sangat diperlukan, baik bersama aktor keamanan (intelijen dan militer, serta BNPT), maupun dengan aktor non-keamanan seperti elemen keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Polri memang perlu lebih hati-hati dalam menggunakan pendekatan hard-power-nya, karena tindakan mengabaikan hak hidup terhadap teroris mana pun, selalu berpotensi menumbuh-suburkan permusuhan vertikal antara masyarakat de­ngan aparat Polri, maupun pertengkaran horizontal antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya.

Tentu saja, adaptasi terhadap struktur baru ini tidak akan mudah, terutama bagi Bareskrim. Ini karena posisinya selama ini sebagai “anak emas,” baik secara paradigmatik (militer) maupun fungsional (reserse). Ke depan, secara gradual harus lebih dikurangi ego-sektoral reserse yang banyak dikritik internal dan eksternal.

Di internal, hal tersebut dapat mengganggu sinergi kerja antarfungsi. Terutama sekali dalam hal tukar-menukar informasi dengan fungsi intelijen, sehingga tidak terjadi pembiaran sebuah kondisi, hingga telah menjadi sebuah gangguan nyata (GN) yang merupakan domain utama reserse. Sementara itu, secara eksternal, hal ini membuat kultur represif menjadi meningkat.

Sifat adaptasi yang baik terhadap struktur baru akan mengefektifkan kinerja Polri baru nanti. Ini terutama sekali dalam upayanya membangun keseimbangan lima fungsi utama Polri, yaitu “Bimmas, Intel, Reserse, Samapta, dan Lantas”. Sikap seimbang dalam mengimplementasi fungsi-fungsi ini akan melahirkan sebuah respons tepat dan menyeluruh terhadap struktur gangguan keamanan nasional. Segala upaya adaptasi struktur dan keseimbangan fungsi Polri akan berjalan baik jika pengawasan internal kepolisian (swa-koreksi) ditingkatkan. Dalam hal ini, secara struktural fungsinya dijalankan irwasum dan propam. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan adaptasi tidak terlalu lama dan rancang-bangun antarfungsi benar-benar seimbang.

Kecepatan adaptasi struktur dan praktik keseimbangan antarfungsi merupakan kriteria utama yang akan menentukan efektivitas mesin organisasi Polri di awal perjalanannya. Tanpa keduanya, Polri akan berjalan sangat lambat dan berpotensi hanyut dalam berbagai gelombang cobaan hebat yang dialaminya. Harapan kami, semoga jajaran elite Polri baru dapat “solid” hingga mampu membangun pelayanan prima terhadap kawulo “alit.”. (Sumber: Sinar Harapan, 26 Oktober 2010)

Tentang penulis:
Susaningtyas Nefo Handayani, anggota DPR dari Fraksi Hanura.


ISSN 1979-9373
ISSN GagasanHukum.WordPress.Com

DPR Pemburu Etika

Oleh Ahmad Syafii Maarif

Di tengah gencarnya protes publik terhadap kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk belajar etika demokrasi ke Yunani, 23-26 Oktober, terngiang juga kritik Gus Dur yang menyamakan DPR dengan TK, taman kanak-kanak.

Dari sisi mana pun orang menilai kunjungan itu tak bermanfaat. Yunani kini merupakan negara yang nyaris gagal di Eropa. Budaya korupsi dan upeti telah lama menyandera negara itu hingga tak dapat bangkit sebagai bangsa yang patut dicontoh.

Memang pada abad-abad sebelum Masehi bumi Yunani telah melahirkan nama-nama besar: Protagoras (490-420 SM), Hippokrates (460-370 SM), Sokrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), Epikurus (341-270 SM), dan masih ada yang lain.

Namun, di abad modern hampir tak ada yang layak dipelajari di sana. Jika publik menilai kunjungan itu sia-sia, memang demikianlah adanya, kecuali jika anggota DPR ingin membandingkan teknik korupsi dan manipulasi rencana pembuatan anggaran belanja di Indonesia dan di Yunani. Itu baru klop! Kedua negara sama-sama rapuh dalam hal etika politik.

Di antara nama-nama di atas, adalah Aristoteles yang banyak bicara tentang etika dan pemikiran politik berdasarkan prinsip teleologis: ada tujuan yang hendak dicapai dalam bernegara. Namun, bagi Aristoteles, sistem kerajaan adalah bentuk pemerintahan terbaik, bukan demokrasi. Apakah anggota DPR itu ingin mengubah demokrasi menjadi kerajaan?

Jika di Athena kuno ada demokrasi, itu hanya untuk segelintir warga negara yang berstatus merdeka dan kaya. Selain itu budak. Tanpa sistem perbudakan sebagai penyanggah kekuasaan, tidak akan pernah ada demokrasi di Athena. Rakyat Indonesia adalah manusia merdeka, bukan budak yang dapat diperlakukan semau gue. Mohon DPR mempertimbangkan fakta sosiologis ini dengan sungguh-sungguh!

Rakyat marah? Sangat masuk akal karena perilaku sebagian anggota DPR memang tidak senonoh dan memuakkan. Saya tidak tahu virus macam apa yang bekerja dalam otak mereka yang membuat publik terluka.

Buka Google saja

Jika hanya urusan seperti di atas itu yang ingin dipelajari, mengapa harus pergi ke Yunani dengan memboroskan uang negara? Buka saja internet dan tanya Mbah Google, semua jawaban akan ke luar dalam hitungan detik, hampir tanpa ongkos. Namun, jika yang ingin dilihat adalah bumi yang pernah melahirkan pemikir-pemikir besar, apa urgensinya bagi Indonesia yang kini sedang sarat dengan berbagai masalah yang belum terpecahkan?

Jawabannya adalah bahwa sebagian anggota DPR kita memang telah kehilangan kepekaan tentang tugas mereka di Senayan. Bukan karena mereka murid TK, tetapi jangkauan visinya tidak melebihi halaman rumah dan tuturan atapnya.

Sistem demokrasi Indonesia yang berlaku sekarang telah melahirkan manusia-manusia pendek akal dan sangat pragmatis. Semua partai memiliki manusia-manusia tipe ini, sering menjual kepalsuan meraih tujuan-tujuan rendah. Manusia tipe inilah rupanya yang ingin memburu etika ke Yunani.

Dalam artikel ”Tersesat di Muenchen” (Kompas, 14 Agustus 2010, saya menyebut seorang sopir Yunani yang mengantar saya ke hotel di saat senja. Ketika saya menyebut nama-nama besar di atas, sopir ini dengan santai mengatakan, ”Dulu memang hebat, sekarang rakyat Yunani itu bodoh.”

Ternyata sopir yang mencari nafkah di Muenchen ini sudah tidak lagi bangga dengan negerinya, sementara anggota DPR kita masih bersikukuh bahwa kunjungan ke Yunani mempunyai manfaat yang besar. Lain sopir, lain pula anggota DPR kita.

Patah harap

Ada apa sebenarnya di balik kemarahan publik ini? Bukan karena mereka tak percaya kepada sistem demokrasi lalu ingin kembali ke sistem politik otoritarian yang menggusur kebebasan. Sama sekali bukan! Mereka marah dan hampir patah harap karena elite bangsa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) berlindung di balik selimut demokrasi menyalahgunakan sistem ini demi sesuatu yang mengingkari tujuan demokrasi: keadilan dan kesejahteraan umum.

Inilah inti masalah yang sangat serius, tetapi sering dipandang enteng para elite yang tak sadar diri itu. Rakyat sudah lelah dengan pertunjukan berbagai kepalsuan atas nama demokrasi. Sebagai warga tua, saya sangat gerah menonton perilaku politik yang tunamoral itu. Agama mengajarkan agar saya jangan putus asa sebab saatnya pasti akan datang ketika elite bangsa ini melepaskan segala atribut kepalsuan dan kembali kepada otentisitas manusia Indonesia yang bersikap adil dan beradab, sebagaimana diminta oleh sila kedua Pancasila.

Lawan adil adalah zalim, lawan beradab adalah biadab. Kezaliman dan kebiadaban adalah di antara musuh utama yang harus dihalau dari bumi Indonesia merdeka. (Sumber: Kompas, 27 Oktober 2010)

Tentang penulis:
Ahmad Syafii Maarif, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Hak Tanggungan Tidak Dapat Beralih Karena Novasi

Menurut Pasal 1381 KUH Perdata, perjanjian (lama) berakhir karena dibuatnya perjanjian baru atau novasi. Sementara menurut Pasal 18 ayat (1) UUHT, Hak Tanggungan hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu. Jadi, karena perjanjian baru yang mengakhiri perjanjian lama, Hak Tanggungan menjadi berakhir pula.
Ketentuan dalam Pasal 16 UUHT di atas yang tidak mengatur tentang diperbolehkannya pergantian debitur berpatokan pada Pasal 1422 KUH Perdata yang dinyatakan pergantian debitur tidak mengakibatkan beralihnya Hipotek atas benda milik debitur lama kepada pemilik debitur baru. Apabila pembaruan utang diterbitkan dengan penunjukan debitur baru yang menggantikan debitur lama, maka hak-hak istimewa dan hipotek-hipotek yang dari semula mengikuti piutang, tidak berpindah atas barang-barang debitur baru.
Dengan demikian, apabila Hak Tanggungan diberlakukan untuk menjamin utang baru akibat perjanjian novasi tidak dapat dimungkinkan dengan menerapkan Pasal 3 ayat (1) UUHT, sekalipun Pasal 3 ayat (1) dinyatakan, Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan utang baru, akan tetapi utang yang baru itu harus telah diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian novasi yang dikemukakan di atas tidaklah mungkin diperjanjikan sebelumnya.
Untuk mengatasi persoalan di atas, St. Remy Sjahdeini menawarkan konsep dengan menyatakan bahwa:
Untuk mengakomodasi kebutuhan perbankan agar Hak Tanggungan dapat tetap melekat pada kredit (yang bermasalah) yang dialihkan oleh bank kepada pihak lain sebagai debitor baru yang menggantikan debitor yang lama, haruslah penggantian debitor itu ditempuh bukan melalui lembaga novasi. Karena KUH Perdata tidak terdapat yang memungkinkan terjadinya penggantian debitor selain dari novasi, maka harus dibuat perjanjian khusus di antara pihak yang menginginkan terjadinya penggantian debitor itu tanpa mengakhiri perjanjian utang piutangnya. Perjanjian tersebut adalah "Perjanjian Pengambilalihan Utang".

SUBROGASI DALAM PERTANGGUNGAN

1. Pengertian Subrogasi

Menurut ketentuan pasal 284 KUHD :

seorang penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas suatu benda yang dipertanggungkan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung itu bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu. Penggantian kedudukan semacam ini dalam hukum perdata disebut Subrogasi (subrogatie, subrogation).

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa supaya ada subrogasi dalam pertanggungan diperlukan dua syarat yaitu :
a) Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga.
b) Adanya hak tersebut karena timbulnya kerugian sebagai akibat dari perbuatan pihak ketiga.

Dalam hukum pertanggungan, apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penanggung, ia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu akan beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian terhadap tertanggung.

Adanya ketentuan yang demikian ini untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung mendapat ganti kerugian yang berlipat ganda, yang bertentangan dengan asas perseimbangan atau asas memperkaya diri tanpa hak, asas mana dipegang teguh dalam hukum pertanggungan.

Dalam melaksanakan hak subrogasi, tertanggung tidak boleh merugikan hak penanggung, misalnya tertanggung membebaskan pihak ketiga dari kewajiban membayar ganti kerugian, atau membebaskan pihak ketiga dengan kompensasi hutangnya, sehingga ketika penanggung akan melaksanakan hak subrogasinya itu terhadap pihak ketiga, pihak ketiga ini tidak ada sangkut paut lagi dengan tertanggung.

Dalam hal yang demikian ini, tertanggung harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan penanggung terhadap pihak ketiga itu.

Apabila tertanggung merugikan pihak penanggung dalam mewujudkan hak subrogasinya itu, maka penanggung dapat menuntut ganti kerugian kepada tertanggung yang telah merugikannya.

Dengan demikian, tujuan Subrogasi dalam pertanggungan selain untuk mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang berlipat ganda juga untuk mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian.

2. Proses terjadinya subrogasi

Sebagai contoh proses terjadinya subrogasi menurut pasal 284 KUHD adalah sebagai berikut :

Sebuah kendaraan milik A dipertanggungkan terhadap bahaya tabrakan pada perusahaan pertanggungan B. Kemudian tanpa izin A pemiliknya, kendaraan tersebut dipakai oleh Indra temannya sendiri. Ketika kendaraan tersebut sedang dipakai C, terjadilah tabrakan sehingga kendaraan mengalami kerusakan berat.

Dalam kasus ini A pemilik kendaraan sebagai tertanggung, dapat menempuh dua jalan guna memperoleh ganti kerugian, yaitu :

a) Menuntut ganti kerugian kepada penanggung B atas dasar perjanjian pertanggungan,
b) Menuntut ganti kerugian kepada C pihak ketiga atas dasar perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUHPdt. Apabila A memilih jalan pertama (a), maka hak menuntut ganti kerugian kepada C berpindah kepada penanggung B. Dalam hal ini tertanggung A dilarang melakukan perbuatan yang merugikan penanggung B dalam mewujudkan hak subrogasinya terhadap C (pihak ketiga). Tetapi apabila tertanggung A memilih cara kedua, yaitu menggugat C untuk mendapat ganti kerugian, maka penanggung B hanya berkewajiban membayar ganti kerugian yang seharusnya ia ganti, dikurangi jumlah yang telah diterima A dari C. Jika A menerima ganti kerugian dari C sama dengan atau lebih besar dari jumlah seharusnya yang dibayar oleh penanggung B, maka penanggung B dibebaskan sama sekali dari kewajiban membayar ganti kerugian.

Tetapi mungkin juga A tidak menuntut sama sekali ganti kerugian kepada penanggung B, ia hanya menuntut ganti kerugian kepada C pihak ketiga. Disini seolah-olah tidak ada peristiwa apa-apa, sehingga pertanggungan berjalan seperti biasa. Dalam hal ini tertanggung A berkewajiban memberitahukan kepada penanggung B tentang keadaan benda yang dipertanggungkan itu, sehingga penanggung B dapat mempertimbangkan apakah pertanggungan akan diteruskan, atau dihentikan. Jika pertanggungan. diteruskan, kerusakan benda pertanggungan itu menjadi tanggung jawab tertanggung sendiri karena kelalaiannya. Tetapi apabila pertanggungan dihentikan, penanggung tetap mempunyai hak atas premi yang telah dibayar (pasal 276 KUHD).

Berdasarkan contoh diatas, seandainya tertanggung A menuntut ganti kerugian kepada penanggung B, ia akan mendapat ganti kerugian misalnya sejumlah Rp.1.000.000,— Tetapi karena ia menuntut ganti kerugian kepada C pihak ketiga, ia mendapat ganti kerugian misalnya Rp.750.000,—. Dalam hal ini penanggung B hanya berkewajiban membayar ganti kerugian sisanya, yaitu Rp.250.000,—. Tetapi seandainya jumlah ganti kerugian dari C pihak ketiga itu Rp.1.000.000,— juga, maka penanggung B dibebaskan.

Mengapa sebabnya penanggung B dibebaskan? Karena tertanggung sudah mendapat ganti kerugian dari C pihak ketiga sejumlah sama dengan ganti kerugian yang dapat diterima oleh tertanggung Amat dari penanggung B. Kalau A masih menuntut juga ganti kerugian kepada penanggung B, ia harus melepaskan tuntutannya terhadap C pihak ketiga. Dengan demikian penanggung B memperoleh hak terhadap C pihak ketiga atas dasar Subrogasi. Apabila hal ini tidak diikuti, berarti tertanggung A memperoleh keuntungan melebihi dari jumlah sebenarnya yang seharusnya ia terima.
Jadi bertentangan dengan asas perseimbangan, asas dipegang teguh dalam pertanggungan.

3. Subrogasi dalam KUHD adalah bentuk khusus

Subrogasi yang diatur dalam pasal 284 KUHD merupakan bentuk khusus dari subrogasi yang diatur dalam KUHPdt. Subrogasi yang diatur dalam KUHPdt adalah mengenai perjanjian pada umumnya, ketentuan-ketentuan mana tidak berlaku bagi pertanggungan sebagai bentuk perjanjian khusus.

Kekhususan subrogasi menurut asaI KUHD adalah sebagai berikut :
a) Dalam hukum pertanggungan, hak subrogasi itu ada pada Penanggung sebagai pihak kedua dalam perjanjian pertanggungan. Sedangkan dalam KUHPdt Subrogasi itu justru ada pada pihak ketiga.
b) Hubungan hukum dalam Subrogasi pada perjanjian pertanggungan ditentukan oleh Undang-Undang. Karenanya hak-hak yang berpindah kepada penanggung termasuk juga hak-hak yang timbul karena- perbuatan melawan hukum. Sedangkan pada Subrogasi yang diatur dalam KUHPdt semata-mata karena perjanjian. Jadi hak yang berpindah semata-mata hak yang timbul karena perjanjian.
c) Tujuan Subrogasi pada perjanjian pertanggungan adalah untuk mencegah timbulnya ganti kerugian ganda kepada, tertanggung dan mencegah pihak ketiga terbebas dari kewajibannya.

Kesimpulannya :

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Subrogasi dalam pertanggungan adalah pergantian kedudukan tertanggung oleh penanggung terhadap pihak ketiga. Subrogasi menjamin berlakunya asas perseimbangan dalam pertanggungan. Subrogasi terbatas pada hak atas ganti kerugian akibat dari peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung. Subrogasi pada pertanggungan ditentukan oleh Undang-Undang.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Perjanjian pertanggungan berakhir karena hal yang; berikut ini
1. Tenggang waktu berlakunya telah habis.
Pertanggungan biasanya diadakan untuk suatu jangka waktu tertentu misalnya satu bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun atau untuk jangka waktu lebih lama. Jangka waktu ini ditentukan didalam polis. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengatur secara tegas tentang tenggang waktu pertanggungan.
Lain halnya dengan pertanggungan di Inggeris, untuk pertanggungan yang ditentukan jangka waktu berlakunya, tidak boleh melebihi dua Was bulan. Pertanggungan yang diadakan untuk jangka waktu melebihi dari dua belas bulan adalah batal.
Selain dari jangka waktu tertentu, ada lagi pertanggungan yang berlakunya itu berdasarkan pada suatu tenggang waktu perjalanan. Jika perjalanan tersebut berakhir, atau barang yang ditanggung itu sampai ditempat tujuan, pertanggungan itu berakhir.

2. Terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian
Didalam polis disebutkan terhadap peristiwa atau bahaya apa pertanggungan itu diadakan. Apabila sementara pertanggungan .berjalan terjadi peristiwa yang ditanggung itu dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah tertanggung betul-betul mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan itu. Disamping itu, apakah terjadinya peristiwa itu betul-betul karena bukan kesalahan tertanggung dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan didalam polis.
Apabila tertanggung memang mempunyai kepentingan atas benda pertanggungan dan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian itu sesuai dengan ketentuan didalam polis, dan bukan karena kesalahan tertanggung, maka pertanggungan berakhir dan diikuti dengan pemberesan pembayaran ganti kerugian berdasarkan tuntutan dari tertanggung.
Pembayaran ganti kerugian diperhitungkan sedemikian rupa sesuai dengan isi perjanjian pertanggungan yang disebutkan didalam polis dan sesuai dengan asas perseimbangan.
Apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan atas benda pertanggungan, atau terjadinya peristiwa karena kesalahan dari tertanggung sendiri, maka penanggung tidak mempunyai kewajiban membayar ganti kerugian (pasal 250, 276 KUHD).

3. Pertanggungan berhenti.
Pertanggungan itu dapat berakhir apabila pertanggungan itu berhenti. Berhentinya pertanggungan dapat karena persetujuan antara kedua belah pihak, atau karena faktor-faktor diluar kemauan pihak-pihak.
Pertanggungan berhenti karena persetujuan kedua belah pihak, misalnya karena premi tidak dibayar dan ini biasanya diperjanjikan didalam polis. Pertanggungan berhenti karena faktor-faktor diluar kematian pihak-pihak, misalnya terjadi pemberatan risiko setelah pertanggungan berjalan (pasal 293 dan 638 KUHD).
Dalam hal pemberatan resiko setelah pertanggungan berjalan, seandainya penanggung mengetahui hal yang demikian itu, ia tidak akan membuat pertanggungan dengan syarat-syarat dan jani-janji demikian itu. Karena dirasakan sebagai kurang adil, maka undang-undang menentukan apabila terjadi pemberatan resiko demikian itu, pertanggungan menjadi berhenti.

4. Pertanggungan gugur.
Pertanggungan berakhir karena gugur. Pertanggungan gugur biasanya terdapat dalam pertanggungan pengangkatan. Apabila barang yang akan diangkut diadakan pertanggungan, kemudian tidak jadi diangkut, maka pertanggungan gugur. Tidak jadi diangkut itu karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan. Disini penanggung belum menjalani bahaya. (pasal 635 KUHD).

Jumat, 03 September 2010

TERMINOLOGI PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN RUPS DAN PKR

TERMINOLOGI PEMBATALAN
TERHADAP PUTUSAN RUPS DAN PKR
Oleh : Pieter Latumeten
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia mengenal PEMBATALAN sebagai suatu kesepakatan bulat dari para pihak untuk mengakhiri suatu perjanjian atau persetujuan (lihat pasal 1381 KUH.Perdata). Apa perbedaan hakiki atau essensial antara suatu perjanjian dengan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas yang telah berstatus Badan Hukum. Sebagai Contoh Perseroan Terbatas (X) yang didirikan oleh A (80 %) saham, B (10 %) saham dan C (10 %) saham, yang belum berstatus Badan Hukum dan ingin dibubarkan maka semua pendiri atau kuasanya harus ikut menandatangani akta pembubaran (atau akta pembatalan jika PT belum pernah melakukan kegiatan usahanya), namun sebaliknya jika anggaran dasar telah mendapatkan pengesahan maka pembubarannya dilakukan melalui mekanisme UUPT dan Anggaran Dasarnya artinya tidak harus dengan kesepakatan semua pemegang saham, namun dapat dibubarkan oleh sebagian pemegang saham yang memiliki saham dengan hak suara yang memenuhi korum kehadiran dan korum putusan, dan penyelenggaraan RUPS untuk pembubaran PT harus mengacu kepada ketentuan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan UUPT. Apakah suatu putusan RUPS yang dituangkan dalam akta risalah rapat yang dibuat oleh notaris atau putusan RUPS yang dituangkan dalam risalah rapat dibawah tangan kemudian dinyatakan dalam akta PKR, dapat dibatalkan? JAWABNYA TIDAK SEMUA PUTUSAN RUPS DAPAT DIBATALKAN? UUPT dan Anggaran Dasar memungkinkan adanya PEMBATALAN suatu Putusan RUPS tertentu, yang dituangkan dalam akta Risalah rapat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PT dan UUPT. Pembatalan Putusan RUPS yang memuat perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, secara empirik banyak dilakukan oleh notaris dan ada juga notaris yang ditarik sebagai TERSANGKA disebabkan membuat akta Risalah Rapat atau akta PKR yang membatalkan putusan RUPS lainnya baik yang memuat perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan. Tulisan singkat ini hanya menguraikan Masalah pokok mengenai Bagaimana Konstruksi Hukum yang tepat Jika ingin Membatalkan Putusan RUPS yang Memuat Perubahan Anggaran Dasar Yang Memerlukan Persetujuan , Perubahan Anggaran Dasar Yang Cukup Diberitahukan dan Perubahan Data Perseroan?
KONSTRUKSI HUKUM PEMBATALAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN;
UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PT (disebut “UUPT”) mengenal 2 (dua) macam perubahan anggaran dasar yaitu Perubahan anggaran dasar tertentu yang memerlukan persetujuan Menteri dan berlaku sejak tanggal diterbitkannya SK Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, yang mencakup (a) Nama Perseroan dan atau tempat Kedudukan Perseroan; (b) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; (c) Jangka Waktu Berdirinya Perseroan; (d) Besarnya Modal Dasar; (e) Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor dan (f) Status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. Perubahan anggaran dasar selain yang disebut diatas, cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut oleh Menteri. Pembatalan terhadap perubahan anggaran dasar baik yang memerlukan persetujuan maupun yang diberitahukan, dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS dengan korum kehadiran dan korum putusan yang sama bagi perubahan anggaran dasar yang akan dibatalkan, sepanjang perubahan anggaran dasar tersebut belum mendapatkan persetujuan dan atau belum diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan oleh Menteri. Sebaliknya jika Perubahan anggaran dasar telah mendapatkan persetujuan Menteri atau telah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan oleh Menteri, maka perubahan anggaran dasar tersebut telah berlaku effektif dan pembatalannya hanya dapat dilakukan melalui konstruksi hukum RUPS lagi dengan agenda (acara rapat) perubahan anggaran dasar kembali bukan dengan Konstruksi Hukum Membatalkan Perubahan anggaran dasar tersebut. Pembatalan hanya dapat dilakukan terhadap putusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar yang belum berlaku.
KONSTRUKSI HUKUM PEMBATALAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN:
Perubahan data Perseroan bukan termasuk perubahan anggaran dasar, diantaranya (1) Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan (2) Pemindahan hak atas saham. UUPT mengatur bahwa pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Direksi dan Dewan komisaris harus dilakukan dengan persetujuan RUPS, kecuali untuk pertama kali diangkat dalam akta pendiriannya. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau bilamana RUPS tidak menetapkan maka berlakunya sejak ditutupnya RUPS tersebut. Direksi lainnya wajib memberitahukan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk dicatat dalam DAFTAR PERSEROAN, dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Sanksi bilamana dalam jangka waktu 30 hari tidak diberitahukan maka (1) pengangkatan, penggantian dan pemberhentiannya tidak berlaku bagi Menteri dan (2) Menteri menolak permohonan perubahan anggaran dasar yang disampaikan Direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan kepada Menteri hanya bersifat administratif dan jika tidak diberitahukan kepada Menteri, maka Pengangkatan dan pemberhentian yang dituangkan dalam RUPS tetap berlaku dan mengikat. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan yang telah berlaku efektif tidak dapat dibatalkan melalui RUPS melainkan hanya dapat dilakukan dengan konstruksi hukum pemberhentian anggota Direksi dan Dewan komisaris tersebut dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris yang baru melalui mekanisme RUPS lagi. Sebaliknya jika RUPS menetapkan atau memutuskan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian itu mulai berlaku pada tanggal tertentu setelah RUPS ditutup, maka sepanjang pangangkatan dan pemberhentian itu belum berlaku, melalui mekanisme RUIPS dapat dilakukan pembatalan terhadap pengangkatan, pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang belum berlaku effektif tersebut. Pada prinsipnya terhadap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah berlaku TIDAK DAPAT DIBATALKAN dan perubahannya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS lagi dengan agenda (acara) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
KONSTRUKSI HUKUM PEMBATALAN PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM:
Pemindahan hak atas saham diantaranya adalah jual beli saham , hibah saham, dan bentruk pemindahan hak atas saham lainnya yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham merupakan perubahan data perseroan dan bukan termasuk dalam perubahan anggaran dasar. Angggaran Dasar Perseroan dapat menetapkan bahwa untuk pemindahan hak atas saham diperlukan persetujuan dari organ-organ PT diantaranya RUPS. Jika untuk pemindahan hak atas saham diperlukan persetujuan RUPS maka perlu ditindak lanjuti dengan perbuatan hukum Jual Beli atau Hibah saham baik yang dibuat dibawah tangan atau secara notariil. Kapan Pemindahan hak atas saham beralih dari pemilik semula (Penjual/Penghibah) kepada pemilik baru (pembeli/Penerima Hibah). Pemindahan hak atas saham secara effektif beralih sejak ditandatangani perbuatan hukum pemindahan hak atas saham seperti akta jual beli saham atau hibah saham. RUPS tidak berwenang untuk membatalkan akta pemindahan hak atas saham (jual beli atau hibah saham) dan jika ingin dibatalkan hanya dapat dilakukan melalui konstruksi hukum akta pemindahan hak atas saham lagi (jual beli atau hibah) dari pemilik baru kepada pemilik lama (semula) dengan memenuhi semua ketenuan anggaran dasar atau pembatalan tersebut dapat dilakukan melalui putusan pengadilan (gugatan Perdata). Lain halnya dengan Persetujuan pengalihan saham yang diberikan oleh RUPS, dapat dibatalkan melalui penyelenggaran RUPS lagi dengan agenda pembatalan persetujuan pengalihan saham, sepanjang belum terjadi pemindahan hak atas saham (penandatanganan akta jual beli atau hibah saham). Prinsipnya saham sebagai benda bergerak tak berwujud tidak dapat dibatalkan melalui RUPS baik yang dituangkan dalam akta risalah rapat notariil maupun akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Pembatalan hanya dapat dilakukan melalui Konstruksi hukum gugatan perdata (putusan pengadilan) atau oleh pemiliknya dialihkan/dilepaskan kepada pihak lain.
KONSTRUKSI HUKUM PEMBATALAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT:
RUPS yang dituangkan dalam risalah rapat dibawah tangan wajib untuk dituangkan dalam akta notaris dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang menjadi dasar untuk disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, untuk mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan surat pemberitahuan perubahan data perseroan. AKTA PKR memuat keterangan penghadap (orang yang bertindak selaku kuasa RUPS) kepada notaris untuk menuangkan/menyatakan putusan RUPS tersebut dalam akta notaris (Akta PKR). Pembatalan akta PKR termasuk juga pembatalan terhadap risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, hanya dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS bukan penghadap yang memberikan keterangan dalam akta PKR tersebut dan hanya terhadap perubahan anggaran dasar atau perubahan data perseroan yang belum berlaku efektif.

----pl---- Depok, 18 April 2010, sudah pernah dimuat dalam majalah renvoi l