Jumat, 03 September 2010

TERMINOLOGI PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN RUPS DAN PKR

TERMINOLOGI PEMBATALAN
TERHADAP PUTUSAN RUPS DAN PKR
Oleh : Pieter Latumeten
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia mengenal PEMBATALAN sebagai suatu kesepakatan bulat dari para pihak untuk mengakhiri suatu perjanjian atau persetujuan (lihat pasal 1381 KUH.Perdata). Apa perbedaan hakiki atau essensial antara suatu perjanjian dengan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas yang telah berstatus Badan Hukum. Sebagai Contoh Perseroan Terbatas (X) yang didirikan oleh A (80 %) saham, B (10 %) saham dan C (10 %) saham, yang belum berstatus Badan Hukum dan ingin dibubarkan maka semua pendiri atau kuasanya harus ikut menandatangani akta pembubaran (atau akta pembatalan jika PT belum pernah melakukan kegiatan usahanya), namun sebaliknya jika anggaran dasar telah mendapatkan pengesahan maka pembubarannya dilakukan melalui mekanisme UUPT dan Anggaran Dasarnya artinya tidak harus dengan kesepakatan semua pemegang saham, namun dapat dibubarkan oleh sebagian pemegang saham yang memiliki saham dengan hak suara yang memenuhi korum kehadiran dan korum putusan, dan penyelenggaraan RUPS untuk pembubaran PT harus mengacu kepada ketentuan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan UUPT. Apakah suatu putusan RUPS yang dituangkan dalam akta risalah rapat yang dibuat oleh notaris atau putusan RUPS yang dituangkan dalam risalah rapat dibawah tangan kemudian dinyatakan dalam akta PKR, dapat dibatalkan? JAWABNYA TIDAK SEMUA PUTUSAN RUPS DAPAT DIBATALKAN? UUPT dan Anggaran Dasar memungkinkan adanya PEMBATALAN suatu Putusan RUPS tertentu, yang dituangkan dalam akta Risalah rapat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PT dan UUPT. Pembatalan Putusan RUPS yang memuat perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, secara empirik banyak dilakukan oleh notaris dan ada juga notaris yang ditarik sebagai TERSANGKA disebabkan membuat akta Risalah Rapat atau akta PKR yang membatalkan putusan RUPS lainnya baik yang memuat perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan. Tulisan singkat ini hanya menguraikan Masalah pokok mengenai Bagaimana Konstruksi Hukum yang tepat Jika ingin Membatalkan Putusan RUPS yang Memuat Perubahan Anggaran Dasar Yang Memerlukan Persetujuan , Perubahan Anggaran Dasar Yang Cukup Diberitahukan dan Perubahan Data Perseroan?
KONSTRUKSI HUKUM PEMBATALAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN;
UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PT (disebut “UUPT”) mengenal 2 (dua) macam perubahan anggaran dasar yaitu Perubahan anggaran dasar tertentu yang memerlukan persetujuan Menteri dan berlaku sejak tanggal diterbitkannya SK Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, yang mencakup (a) Nama Perseroan dan atau tempat Kedudukan Perseroan; (b) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; (c) Jangka Waktu Berdirinya Perseroan; (d) Besarnya Modal Dasar; (e) Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor dan (f) Status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. Perubahan anggaran dasar selain yang disebut diatas, cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut oleh Menteri. Pembatalan terhadap perubahan anggaran dasar baik yang memerlukan persetujuan maupun yang diberitahukan, dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS dengan korum kehadiran dan korum putusan yang sama bagi perubahan anggaran dasar yang akan dibatalkan, sepanjang perubahan anggaran dasar tersebut belum mendapatkan persetujuan dan atau belum diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan oleh Menteri. Sebaliknya jika Perubahan anggaran dasar telah mendapatkan persetujuan Menteri atau telah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan oleh Menteri, maka perubahan anggaran dasar tersebut telah berlaku effektif dan pembatalannya hanya dapat dilakukan melalui konstruksi hukum RUPS lagi dengan agenda (acara rapat) perubahan anggaran dasar kembali bukan dengan Konstruksi Hukum Membatalkan Perubahan anggaran dasar tersebut. Pembatalan hanya dapat dilakukan terhadap putusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar yang belum berlaku.
KONSTRUKSI HUKUM PEMBATALAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN:
Perubahan data Perseroan bukan termasuk perubahan anggaran dasar, diantaranya (1) Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan (2) Pemindahan hak atas saham. UUPT mengatur bahwa pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Direksi dan Dewan komisaris harus dilakukan dengan persetujuan RUPS, kecuali untuk pertama kali diangkat dalam akta pendiriannya. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau bilamana RUPS tidak menetapkan maka berlakunya sejak ditutupnya RUPS tersebut. Direksi lainnya wajib memberitahukan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk dicatat dalam DAFTAR PERSEROAN, dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Sanksi bilamana dalam jangka waktu 30 hari tidak diberitahukan maka (1) pengangkatan, penggantian dan pemberhentiannya tidak berlaku bagi Menteri dan (2) Menteri menolak permohonan perubahan anggaran dasar yang disampaikan Direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan kepada Menteri hanya bersifat administratif dan jika tidak diberitahukan kepada Menteri, maka Pengangkatan dan pemberhentian yang dituangkan dalam RUPS tetap berlaku dan mengikat. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan yang telah berlaku efektif tidak dapat dibatalkan melalui RUPS melainkan hanya dapat dilakukan dengan konstruksi hukum pemberhentian anggota Direksi dan Dewan komisaris tersebut dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris yang baru melalui mekanisme RUPS lagi. Sebaliknya jika RUPS menetapkan atau memutuskan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian itu mulai berlaku pada tanggal tertentu setelah RUPS ditutup, maka sepanjang pangangkatan dan pemberhentian itu belum berlaku, melalui mekanisme RUIPS dapat dilakukan pembatalan terhadap pengangkatan, pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang belum berlaku effektif tersebut. Pada prinsipnya terhadap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah berlaku TIDAK DAPAT DIBATALKAN dan perubahannya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS lagi dengan agenda (acara) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
KONSTRUKSI HUKUM PEMBATALAN PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM:
Pemindahan hak atas saham diantaranya adalah jual beli saham , hibah saham, dan bentruk pemindahan hak atas saham lainnya yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham merupakan perubahan data perseroan dan bukan termasuk dalam perubahan anggaran dasar. Angggaran Dasar Perseroan dapat menetapkan bahwa untuk pemindahan hak atas saham diperlukan persetujuan dari organ-organ PT diantaranya RUPS. Jika untuk pemindahan hak atas saham diperlukan persetujuan RUPS maka perlu ditindak lanjuti dengan perbuatan hukum Jual Beli atau Hibah saham baik yang dibuat dibawah tangan atau secara notariil. Kapan Pemindahan hak atas saham beralih dari pemilik semula (Penjual/Penghibah) kepada pemilik baru (pembeli/Penerima Hibah). Pemindahan hak atas saham secara effektif beralih sejak ditandatangani perbuatan hukum pemindahan hak atas saham seperti akta jual beli saham atau hibah saham. RUPS tidak berwenang untuk membatalkan akta pemindahan hak atas saham (jual beli atau hibah saham) dan jika ingin dibatalkan hanya dapat dilakukan melalui konstruksi hukum akta pemindahan hak atas saham lagi (jual beli atau hibah) dari pemilik baru kepada pemilik lama (semula) dengan memenuhi semua ketenuan anggaran dasar atau pembatalan tersebut dapat dilakukan melalui putusan pengadilan (gugatan Perdata). Lain halnya dengan Persetujuan pengalihan saham yang diberikan oleh RUPS, dapat dibatalkan melalui penyelenggaran RUPS lagi dengan agenda pembatalan persetujuan pengalihan saham, sepanjang belum terjadi pemindahan hak atas saham (penandatanganan akta jual beli atau hibah saham). Prinsipnya saham sebagai benda bergerak tak berwujud tidak dapat dibatalkan melalui RUPS baik yang dituangkan dalam akta risalah rapat notariil maupun akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Pembatalan hanya dapat dilakukan melalui Konstruksi hukum gugatan perdata (putusan pengadilan) atau oleh pemiliknya dialihkan/dilepaskan kepada pihak lain.
KONSTRUKSI HUKUM PEMBATALAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT:
RUPS yang dituangkan dalam risalah rapat dibawah tangan wajib untuk dituangkan dalam akta notaris dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang menjadi dasar untuk disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, untuk mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan surat pemberitahuan perubahan data perseroan. AKTA PKR memuat keterangan penghadap (orang yang bertindak selaku kuasa RUPS) kepada notaris untuk menuangkan/menyatakan putusan RUPS tersebut dalam akta notaris (Akta PKR). Pembatalan akta PKR termasuk juga pembatalan terhadap risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, hanya dapat dilakukan melalui mekanisme RUPS bukan penghadap yang memberikan keterangan dalam akta PKR tersebut dan hanya terhadap perubahan anggaran dasar atau perubahan data perseroan yang belum berlaku efektif.

----pl---- Depok, 18 April 2010, sudah pernah dimuat dalam majalah renvoi l

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar