AKIBAT HUKUM OMNIBUS LAW BAGI DUNIA KENOTARIATAN

 

Omnibus Law :

Merupakan teknik pembentukan perUUan yang banyak dilakukan di negara-negara Common Law atau Anglo Saxon. Misal USA, Kanada, Inggris dll.

Prosesnya disebut Omnibus Legislating dan produknya Omnibus Bill

Kata Omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya.

Jika deregulasi (perubahan UU) dilakukan satu persatu maka akan sulit dilakukan secara cepat dan teringrasi (dlm civil law disebut Kitab UU / Wetboek).

Dengan metode Omnibus law cukup 1 (satu) UU yang mengubah berbagai UU sekaligus

UU Ciptaker terdiri beberapa klaster.

Semangat dibuatnya UU Ciptaker dengan metode Omnibus Law adalah menciptakan iklim kemudahan berusaha dan investasi.

Klaster yg berkaitan dengan dunia Kenotariatan adalah Klaster Kemudahan Berusaha

Yang antara lain merubah :

1. UU 6/2011 ttg Keimigrasian

2. UU 13/2016 ttg Paten

3. UU 40/2007 ttg PT

4. Stb. 1926 No. 226 ttg HO

5. UU 28/2009 ttg Pajak Daerah

6. UU 7/2016 ttg Nelayan

7. UU 3/1982 ttg Wajib Daftar Perusahaa

8. UU 5/1999 ttg Anti Monopoli

Dengan UU Ciptaker, Pasal 7 ayat 7 UUPT diubah / ditambah huruf c, sehingga berbunyi:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;   

b, Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau  

c. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.”

 Dengan adanya tambahan huruf c tsb, maka

 1. Yg memenuhi kriteria UMKM maka PT dapat didirikan oleh 1 orang

2. Cukup dengan penyataan dlm bhs Indonesia

3. Pengaturan lebih lanjut dengan PP

 Alasan dan tujuan PT UMKM adalah

1. Untuk kemudahan berusaha

2. Adanya status badan hukum bagi UMKM

3. Meningkatkan nilai UMKM sehingga menarik minat masyarakat untuk berusaha

 Dengan UU Ciptaker maka PT UMKM :

1. Pendirian PT UMKM bisa didirikan oleh 1 orang dan tidak diperlukan akta notaris

2. Pengganti akta pendirian (dlm bentuk notariil) cukup berupa pernyataan pendirian yg isinya meliputi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha serta modal serta keterangan lain

3. Pemegang saham harus perorangan dan 1 orang hny boleh mendirikan 1 PT UMKM

 

Ada yg berpendapat apa beda UD dan PT UMKM dg adanya UU Ciptaker…

Untuk ini saya berpendapat, UD kebanyakan dilakukan oleh pelaku UMKM

UD sulit utk mendapat dukungan permodalan dari perbankan, karena statusnya yg tidak jelas.

Pengaturan UU msh berdasarkan KUHD yg peninggalan kolonial.

Dimasukkannya UD ke dalam PT UMKM akan memberikan manfaat :

1. Adanya status badan hukum

2. Hak, kewajiban dan tanggung jawab yg jelas pengaturannya

3. Sehingga PT UMKM yg jelmaan UD akan dpt akses perkreditan

 Eksistensi UD tidak hapus oleh UU Ciptaker

Malah ada pilihan jika ingin orang perorangan ingin berusaha bisa berbentuk UD atau bisa juga memilih PT UKMK

Pendirian PT UMKM tidak dipungut biaya :

1. Akta notaris tidak diperlukan sehingga tidak perlu bayar notaris

2. PNBP pengesahan juga tidak dipungut alias gratis

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

AKTA BERITA ACARA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM VIA TELEKONFERENSI

Gambar
AKTA BERITA ACARA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM VIA TELEKONFERENSI PENDAHULUAN Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. (Emma Nurita, 2012:3) Sebagai contoh, dalam kontrak elektronik, dokumen elektronik, bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menampung aspirasi perkembangan teknologi informasi dengan dibukanya peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi) yang terdapat pada pasal 77 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa : “Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat.” Perkembangan teknolog
Baca selengkapnya

PROSEDUR PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN (VERLEIDEN) AKTA NOTARIS AGAR MEMILIKI KEKUATAN SEBAGAI AKTA OTENTIK

  PROSEDUR PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN ( VERLEIDEN ) AKTA NOTARIS AGAR MEMILIKI KEKUATAN SEBAGAI AKTA OTENTIK Oleh: Agus Suhariono   Pendahuluan Notaris merupakan jabatan yang diciptakan dan dibentuk untuk memenuhi unsur Pejabat Umum sebagaimana ditentukan pada Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatur mengenai akta otentik. Pada Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, diatur unsur-unsur suatu alat bukti tertuls sebagai akta otentik yang meliputi: a.        Bentuknya diatur dalam undang-undang; b.       Dibuat oleh/dihadapan Pejabat Umum. c.        Tempat pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata di atas, kemudian diciptakan Notaris sebagai Pejabat Umum, yang keberadaannya sekarang ini diatur dalam Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Noomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Salah satu unsur, agar akta notaris memenuhi kriteria sebagai akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah menge
Baca selengkapnya

MENGKRITISI DUALISME KEPENGURUSAN IKATAN NOTARIS INDONESIA

Oleh: Agus Suhariono Sekarang ini kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) terjadi dualisme, yaitu antara Pengurus Pusat (PP) yang dihasilkan melalui : 1. Kongres XXIV bulan Agustus 2023 di Hotel Novotel Tangerang (Banten), menghasilkan Ketua Umum : Tri Firdaus Akbarsyah, SH., MH. 2. Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan bulan Oktober 2023 di Bandung (Jabar), menghasilkan Ketua Umum : Dr. Irfan Ardiansyah, SH., LL.M, Sp.N. KLB di Bandung diusulkan oleh sebagian besar Pengurus Wilayah (Pengwil) I.N.I, dengan alasan pada Kongres di Tangerang tidak mematuhi mekanisme AD ART INI. Jika demikian alasannya, seharusnya bukan menggelar KLB namun mengajukan gugatan kepada Pengadilan, agar kepengurusan hasil Kongres di Tangerang dibatalkan dan meminta pengadilan membentuk kepanitiaan kongres baru. Terjadinya dualisme kepengurusan I.N.I itu menjadikan Kemenkumham tidak mengakui keduanya, dengan alasan menurut Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 T
Baca selengkapnya