Masih tentang Aspek Tanggung Jawab Pidana bagi Notaris

 

Masih tentang Aspek Tanggung Jawab Pidana bagi Notaris

Oleh

Agus Suhariono



Kali ini berkaitan dengan PPJB antara Developer dan Users.

 

Tidak jarang Developer menerapkan sistem penjualan lebih awal atau Pre Selling Project (PSP)

 

Pada PSP tersebut, Developer hanya bermodalkan Gambar dan Brosur sudah memasarkan dan menjual.

 

Setelah ada masyarakat yang berminat kemudian dibuat PPJBnya

 

PPJB secara umum merupakan perjanjian pendahuluan yang tidak diatur secara khusus dalam perUUan (innominaat).

 

PPJB secara umum berpedoman pada asas-asas umum perjanjian, antara lain:

asas konsensuil (kesepakatan)

asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)

asas perjanjian berlaku sbg UU (pacta sun servanda)

asas itikad baik (good faith)

 

Tapi

PPJB antara developer dan user terkait penjualan rumah tunggal atau rumah susun ada pengaturan dan pembatasannya.

 

Untuk rumah tunggal tunduk pada UU No. 1/2011 (bbrp hal diubah dg Pasal 50 UU Ciptakerja)

 

Untuk rumah susun tunduk pada UU No. 20/2011 (bbrp hal juga diubah dg Pasal 51 UU Ciptakerja).

 

Pada UU di atas, PPJB harus dibuat dihadapan Notaris.

 

PPJB itu harus memenuhi ketentuan:

 

Untuk rumah tunggal: Pasal 42 (2) UU 1/2011 jo. UU 11/2020

 

Untuk rumah susun: Pasal 43 (2) UU 20/2011 jo. UU 11/2020

 

Pelanggaran atas ketentuan itu adalah hal yang dilarang dan merupakan tindak pidana.

 

Kemudian Notaris membuatkan PPJB yang tidak sesuai ketentuan yang disertai adanya ancaman pidana.

 

Jika kemudian si Developer ternyata terbukti melakukan tindak pidana karena melanggar ketentuan yang dilarang disertai ancaman pidana, tentunya Notaris juga bisa diminta pertanggung jawaban secara pidana.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

AKTA BERITA ACARA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM VIA TELEKONFERENSI

Gambar
AKTA BERITA ACARA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM VIA TELEKONFERENSI PENDAHULUAN Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. (Emma Nurita, 2012:3) Sebagai contoh, dalam kontrak elektronik, dokumen elektronik, bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menampung aspirasi perkembangan teknologi informasi dengan dibukanya peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi) yang terdapat pada pasal 77 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa : “Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat.” Perkembangan teknolog
Baca selengkapnya

PROSEDUR PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN (VERLEIDEN) AKTA NOTARIS AGAR MEMILIKI KEKUATAN SEBAGAI AKTA OTENTIK

  PROSEDUR PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN ( VERLEIDEN ) AKTA NOTARIS AGAR MEMILIKI KEKUATAN SEBAGAI AKTA OTENTIK Oleh: Agus Suhariono   Pendahuluan Notaris merupakan jabatan yang diciptakan dan dibentuk untuk memenuhi unsur Pejabat Umum sebagaimana ditentukan pada Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatur mengenai akta otentik. Pada Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, diatur unsur-unsur suatu alat bukti tertuls sebagai akta otentik yang meliputi: a.        Bentuknya diatur dalam undang-undang; b.       Dibuat oleh/dihadapan Pejabat Umum. c.        Tempat pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata di atas, kemudian diciptakan Notaris sebagai Pejabat Umum, yang keberadaannya sekarang ini diatur dalam Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Noomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Salah satu unsur, agar akta notaris memenuhi kriteria sebagai akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah menge
Baca selengkapnya

MENGKRITISI DUALISME KEPENGURUSAN IKATAN NOTARIS INDONESIA

Oleh: Agus Suhariono Sekarang ini kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) terjadi dualisme, yaitu antara Pengurus Pusat (PP) yang dihasilkan melalui : 1. Kongres XXIV bulan Agustus 2023 di Hotel Novotel Tangerang (Banten), menghasilkan Ketua Umum : Tri Firdaus Akbarsyah, SH., MH. 2. Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan bulan Oktober 2023 di Bandung (Jabar), menghasilkan Ketua Umum : Dr. Irfan Ardiansyah, SH., LL.M, Sp.N. KLB di Bandung diusulkan oleh sebagian besar Pengurus Wilayah (Pengwil) I.N.I, dengan alasan pada Kongres di Tangerang tidak mematuhi mekanisme AD ART INI. Jika demikian alasannya, seharusnya bukan menggelar KLB namun mengajukan gugatan kepada Pengadilan, agar kepengurusan hasil Kongres di Tangerang dibatalkan dan meminta pengadilan membentuk kepanitiaan kongres baru. Terjadinya dualisme kepengurusan I.N.I itu menjadikan Kemenkumham tidak mengakui keduanya, dengan alasan menurut Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 T
Baca selengkapnya