NOTARIS DAN ASPEK PIDANA

 

Notaris dan Aspek Pidana

 Oleh :

Agus Suhariono


Kewenangan utama Notaris  adalah :

1. membuat akta otentik.

2. segala perbuatan / penetapan

3. yang belum ditugaskan kepada pejabat lain

 

Akta yang dibuat Notaris harus memenuhi aspek lahiriah, formil dan materiil.

 

A. Aspek lahiriah (Psl. 1870 BW)

Akta notaris harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya

 

B. Aspek formil antara lain:

- bentuknya sesuai Psl 38 UUJN

- verleiden sesuai Psl 40 UUJN

- saksi-saksi

- tidak melanggar larangan dlm UUJN

 

C. Aspek materiil (Psl. 16 ayat (1) huruf a UUJN)

- perbuatan hukum yang dimuat dalam tidak boleh melanggar perUUan

 

Terkait aspek materiil dikaitkan dengan delik pidana

 

  1. Notaris tidak bertanggung jawab secara pidana apabila pihak di dalam akta melakukan pemalsuan (baik surat maupun keterangan), penyalahgunaan keadaan dan pemaksaan. Sepanjang notaris tidak mengetahuinya.
  2. Notaris dapat bertanggung jawab secara pidana jika ia mengetahui No. 1 di atas dan tetap membuatkan akta. Bahkan mungkin ikut membujuk salah satu pihak agar bersedia menandatangani akta.

 

  1. Perbuatan hukum yang dimuat ke dalam akta merupakan perbuatan yang dilarang dan ada sanksi pidananya jika dilanggar.

 

No. 3 di atas, saya coba menghubungkan dengan kasus yang dialami salah satu notaris di Sidoarjo berdasarkan putusan pengadilan yang saya baca.

 

Dalam putusan pengadilan dinyatakan bahwa notaris tersebut mengetahui tanah yang akan dialihkan adalah Tanah Kas Desa (TKD).

Pengalihan TKD yang tidak sesuai prosedur merupakan Tipikor (delik pidana dan ada sanksi pidananya sesuai asas legalitas).

 

Frasa kata mengetahui ini hanya bisa dibuktikan melalui pengadilan tidak bisa hanya berdasarkan opini/pendapat dll.

 

Kesimpulannya:

Notaris yang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang dilarang dan hal tersebut merupakan tindak pidana disertai ancaman pidana, maka Notaris juga dapat diminta bertanggung jawab secara pidana.

 

Apabila notaris tidak mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut adalah dilarang. Alasan tersebut tentunya tidak dapat karena Notaris diangkat dengan persyaratan khusus yang dapat dikategorikan sebagai ahli hukum.

Berdasarkan prinsip fiksi hukum bahwa setiap orang dianggap tahu hukumnya, maka alasan ketidakdahuan tidak menggugurkan tindak pidananya.

Dalam hukum pidana, ketidaktahuan adalah kekhilafan.

 

Kekhilafan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang tidak disengaja dan tetap merupakan pelanggaran hukum.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

AKTA BERITA ACARA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM VIA TELEKONFERENSI

Gambar
AKTA BERITA ACARA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM VIA TELEKONFERENSI PENDAHULUAN Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. (Emma Nurita, 2012:3) Sebagai contoh, dalam kontrak elektronik, dokumen elektronik, bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menampung aspirasi perkembangan teknologi informasi dengan dibukanya peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi) yang terdapat pada pasal 77 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa : “Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat.” Perkembangan teknolog
Baca selengkapnya

PROSEDUR PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN (VERLEIDEN) AKTA NOTARIS AGAR MEMILIKI KEKUATAN SEBAGAI AKTA OTENTIK

  PROSEDUR PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN ( VERLEIDEN ) AKTA NOTARIS AGAR MEMILIKI KEKUATAN SEBAGAI AKTA OTENTIK Oleh: Agus Suhariono   Pendahuluan Notaris merupakan jabatan yang diciptakan dan dibentuk untuk memenuhi unsur Pejabat Umum sebagaimana ditentukan pada Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatur mengenai akta otentik. Pada Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, diatur unsur-unsur suatu alat bukti tertuls sebagai akta otentik yang meliputi: a.        Bentuknya diatur dalam undang-undang; b.       Dibuat oleh/dihadapan Pejabat Umum. c.        Tempat pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata di atas, kemudian diciptakan Notaris sebagai Pejabat Umum, yang keberadaannya sekarang ini diatur dalam Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Noomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Salah satu unsur, agar akta notaris memenuhi kriteria sebagai akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah menge
Baca selengkapnya

MENGKRITISI DUALISME KEPENGURUSAN IKATAN NOTARIS INDONESIA

Oleh: Agus Suhariono Sekarang ini kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) terjadi dualisme, yaitu antara Pengurus Pusat (PP) yang dihasilkan melalui : 1. Kongres XXIV bulan Agustus 2023 di Hotel Novotel Tangerang (Banten), menghasilkan Ketua Umum : Tri Firdaus Akbarsyah, SH., MH. 2. Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan bulan Oktober 2023 di Bandung (Jabar), menghasilkan Ketua Umum : Dr. Irfan Ardiansyah, SH., LL.M, Sp.N. KLB di Bandung diusulkan oleh sebagian besar Pengurus Wilayah (Pengwil) I.N.I, dengan alasan pada Kongres di Tangerang tidak mematuhi mekanisme AD ART INI. Jika demikian alasannya, seharusnya bukan menggelar KLB namun mengajukan gugatan kepada Pengadilan, agar kepengurusan hasil Kongres di Tangerang dibatalkan dan meminta pengadilan membentuk kepanitiaan kongres baru. Terjadinya dualisme kepengurusan I.N.I itu menjadikan Kemenkumham tidak mengakui keduanya, dengan alasan menurut Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 T
Baca selengkapnya